NEPO & MONEY “ALUR SELEKSI P3K BERPOTENSI DILANGGAR.

Batu Bara. Mata elang Nusantara.com- Poldasu sedang mengadakan penyelidikan terkait dugaan kecurangan Panselda dalam seleksi PPPK tahun 2023 sedang berlangsung saat ini dan menyeret beberapa nama pejabat berkompeten.

 

Tak terkecuali Kepala Sekolah dikabarkan sedang dalam proses dimintai keterangan oleh ditkrimsus poldasu diruangan Makopolres Batu Bara dan Tempat lainya.

 

“Kepala Sekolah sedang dimintai keterangan oleh Ditkrimsus di Polres Batu Bara hari ini ,sebut ZS Pendamping Hukum PPPK Yang merasa dicurangi kepada Media Jumat (3/2).

 

Perjuangan Peserta Seleksi PPPK membangun kebenaran di Batu Bara sampai dukungan moral masyarakat umum dipertaruhkan dan berharap APH dapat melaksanakan Supremasi Hukum yang halal.

 

Peserta Seleksi PPPK berpotensi melakukan kepalsuan bermotif membuat pernyataan bohong yang didukung kepala satuan unit kerja dengan iming-iming tertentu,Kepala Satuan Unit Kerja berpotensi juga melakukan penyelewengan jabatannya dan berharap mendapat dukungan Pimpinan Setingkat diatasnya sampai Pimpinan Tertinggi di Daerah Kab/Kota.

 

Ketika Para Peserta meminta DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat malah Ketua DPRD menerima Permintaan Dinas terkait untuk diundur yang akhirnya diduga dibatalkan total.

 

Ketua Komisi 3 DPRD Batu Bara Andriansyah kepada media ini ketika dikonfirmasi jumat (3/2) dengan tegas menyebut “ketua DPRD tidak menanda tangani,kami tidak mungkin melanggar prosedur”.

 

Anggota DPRD lain beredar isu dugaan menyibukkan diri “minta dipilih masyarakat” turun ke masyarakat sehingga waktu untuk RDP mengalami kendala ,disamping informasi lainnya sudah ditangani APH.

 

Pasca diumumkannya Kelulusan Peserta PPPK 2023 diduga mengandung unsur “Nepo &Money” jelas negara dirugikan dengan membayar gaji mereka lain lagi kinerja mereka patut diduga pula nilai “kurang satu dari seratus” lengkap sudah beban Negara/Daerah,Rugi membayar gaji Sumber Daya Manusia “Karbitan” .

 

Aktifis Komite Pemantau Pendidikan Transparansi Anggaran Sekolah (Kompptras)  DH dimintai tanggapan menyebutkan ” APH butuh Saksi Ahli dari Kementrian Pertanian,Kesehatan dan Kemendikbudristek tentang keabsahan prosedur/ data para peserta Honor yang menjadi prioritas PPPK tahun 2023 disinkronkan ke Data Daerah Batu Bara dan Dari Saksi Ahli dari BKN ada yang kurang masa bakti atau bekerja tidak terus menerus,atau SK di kantor B namun beraktifitas honor dikantor Z,Honor dadakan direkayasa seolah-olah sudah lama bekerja,tidak terdaftar di Data Non ASN Pemerintah Daerah,tentu bukan rahasia umum lagi jika kesalahan itu diperbaiki memakai biayakan ?”

 

DH menerangkan lagi jika banyak pihak minta dibuka terang -benderang,Layak dan harus dibuka sebab masyarakat sekarang tidak buta informasi dan keterbukaan Publik.

 

Jika Negara dirugikan maka negara akan mengeluarkan kemampuannya memakai alatnya,tutup DH.(Andi)

Tinggalkan Balasan