Nota Kesepahaman Tidak Diindahkan, Mahmud Lubis Walk Out Dari Rapat Paripurna DPRD Tapsel

Tapanuli Selatan-SUMUT//mata elang nusantara.com-Anggota Fraksi PAN DPRD Tapsel H. Mahmud Lubis, S.Ag, putuskan Walk Out (WO) dari rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel Abdul Basith Dalimunthe, ketika Badan Anggaran (Banggar) membacakan laporannya, di Gedung DPRD Tapsel, Sipirok, Kamis 21/12/2023

 

Merasa sependapat, selanjutnya WO juga dilakukan anggota Fraksi Gerindra DPRD Tapsel Rocky Anugerah Gultom. Mereka meninggalkan rapat paripurna itu, pasalnya sesuai dengan nota kesepahaman yang menjadi hak masyarakat Batangtoru, Muara Batangtoru dan Marancar tidak dikupas secara terperinci dan hanya dilaporkan secara singkat dan padat secara global oleh Banggar dalam pemaparannya.

 

Kepada wartawan Mahmud Lubis sampaikan sesuai nota kesepahaman bahwa 40 persen dari 113 Miliar dari dana dividen yang dikelola PT. ANA menjadi hak 3 Kecamatan yang berdampak langsung dengan PT. Agincourt Resources (AR). Menurutnya, hal itu dipembahasan komisi sudah disepakati dan menjadi keputusan.

 

“Artinya masyarakat Kecamatan Batangtoru, Muara Batangtoru dan Marancar berhak mendapatkan 44,8 Miliar dari alokasi anggaran sumber hibah PT. ANA. Kan sudah dibahas, tentu wajib digelontorkan untuk 3 kecamatan itu, “ujarnya.

 

Mahmud Lubis juga menjelaskan daftar alokasi anggaran sumber hibah PT ANA Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Batangtoru, Muara Batangtoru dan Marancar. Menurutnya, tidak terakomodir nominal angka yang telah jadi keputusan di nota kesepahaman dalam laporan yang dibacakan badan anggaran.

 

“Seharusnya untuk Batangtoru 20 Miliar menjadi 10 Miliar, Muara Batangtoru mestinya 12,8 Miliar menjadi 3,8 Miliar dan Marancar 12 Miliar jadi 6 Miliar. Terjadi selisih nominal cukup signifikan dari estimasi awal, tidak diakomodir dalam laporan banggar, “terangnya.

 

Anggota komisi B DPRD Tapsel itu menambahkan dia minta badan anggaran menjelaskan secara terperinci angka nominal, namun tidak diindahkan. Karena menurutnya lari dari substansi awal, sehingga dia berinisiatif meninggalkan ruangan sidang.

 

“Banggar laporkan secara global, tidak detail. Saya interupsi namun rapat tetap dilanjutkan. Sebagai putra daerah, saya tidak ridha lagi daerah ini terdzolimi dalam perspektif dividen. Saya keluar dari forum ambil sikap Walk Out nyatakan tidak setuju program 24 ditetapkan, sebelum hak masyarakat berdampak langsung ditunaikan, “tandas Mahmud Lubis. (Marlis Sikumbang)

Tinggalkan Balasan