Umar Samiun Akan kembalikan Kejayaan Kesultanan Buton, ini Alasan bakal calon Gubernur Sultra. 

Buton-mataelangnusantara – Umar Samiun, Ketua Pimda (pimpinan daerah) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2024.

 

“Bapak ibu sekalian. Nanti pada tanggal 27 bulan November tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan gubernur. InsyaAllah. Saya Umar Samiun keluar dari relung hati saya yang paling dalam. Menyampai kepada seluruh orang tua, kakak, adik InsyaAllah apa bila Allah Subhanahu wata Allah merestui saya akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara,” Ujar dia saat sosialisasi politik di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, belum lama ini.

 

Mantan Bupati Buton periode 2012-2017 ini berjanji, jika dipercaya memimpin Sulawesi TenggaraTenggara, dirinya hanya mengurus pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Dalam masa jabatannya, tujuan tercapai. Ia lalu memundurkan diri dan kembali mengabdikan diri di Kepulauan Buton.

 

“Kalau ini didukung oleh masyarakat dan di Ridhoi oleh Allah Subhanahu wata Allah. Satu saja pekerjaan saya. Setelah saya jadi Gubernur langsung berbenah. Mengurus kembali Provinsi Kepulauan Buton ini. Setelah dia mekar. Saya mundur untuk kembali lagi ke kepulauan Buton ini,” Jelasnya.

 

Umar Samiun berjanji bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan Kejayaan masa lalu Kesultanan Buton.

 

“Ini saya janji di hadapan kita semua. Tugas saya hanya satu, ” Jelasnya.

 

Umar bercerita, dahulu pada pertengahan abad ke-12. Kerajaan Buton dibentuk dan mengangkat Wa Kaaka sebagai raja.

 

“Mungkin ada yang tanya, kenapa saya begini. Dulu, dulu sekali. Kita masih ingat di abad 12. Pertengahan abad 12. Buton tidak terlepas dari “Mia pata miana itu” Empat orang itu. Si Panjonga. Si Jawangkati. Si Tamananjung dan Si Malui. Mereka dari luar. Lalu mereka ini membentuk “pata limbona,”. Baluwu. Peropa. Gundu-gundu dan Barangka Topa. Jadi empat daerah,” Ujarnya.

 

“Mia pata miana (empat orang) membentuk empat daerah yang disebut “pata limbona”. Lalu mereka mengangkat Wa Kaaka sebagai raja pertama, ” Sambungnya.

 

Kata dia, Wa Kaaka ini berdasarkan penelusuran sejarah berasal dari negeri Cina. Ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah. Seperti Naga dan Bambu.

 

“Wa Kaaka ini dari penelusuran sejarah dia berasal dari negeri Cina. Oleh karenanya di Cina. Kalau pengaruhnya dimana saja ada dua yang dia tidak lepas disana. Dan sudah dipastikan bahwa dia dari China. Apa peninggalannya itu. Satu Naga yang kedua Bambu. Naga itu menjadi simbol rumah-rumah kita dari dulu. Padahal naga itu tidak ada di sini. Yang kedua Bambu,” Jelasnya.

 

“Waaka itu asal usulkan di mitos kan. Disembunyikan lalu di bumbui dengan cerita-cerita yang mistik supaya masyarakat takut dan seluruh apa yang disampaikan menjadi hukum di negeri ini kala itu. Apa itu? . Cerita Wa Kaaka itu di ceritakan sebagai “bete tombula”. Artinya dia lahir dari bambu. Jadi Wa Kaaka itu diceritakan dia lahir dari bambu. Orang kemudian menjadi takut. Maka diangkat lah dia menjadi raja,” Jelasnya.

 

Lanjut, ia menjelaskan area tempat tinggal raja pada saat itu disebut Wolio. Menurut Umar Wolio ini diadopsi dari bahasa Cina. Wolie. Artinya Aku.

 

“Tempat dia tinggal disebut lah dengan Wolio. Wolio itu bahas Cina sebenarnya. Wo itu saya. Lio, Lie sebenarnya, itu tertinggal. Jadi Wolio itu, Saya tertinggal disini, ” Katanya.

 

Lebih jauh, Umar menjelaskan setelah masa kepemimpinan Wa Kaaka, kemudian digantikan oleh putrinya Bulawambona sebagai raja kedua.

 

Raja ketiga adalah Bataraguru, putra dari Bulawambona. Raja keempat adalah putra Bataraguru yang bernama Tuarade. Karena Raja Tuarade tidak memiliki keturunan, maka raja selanjutnya adalah kemenakannya yang juga sebagai anak angkatnya bernama Raja Mulae yang menjadi raja kelima.

 

Saat masa pemerintahan raja kelima ini pengaruh Islam sudah mulai masuk di kerajaan Buton. Agama Islam masuk ke Buton dibawa oleh seorang ulama berkebangsaan Arab yang berasal dari Semenanjung Melayu (Johar) bernama Syeikh Abdul Wahid.

 

Seiring berjalannya waktu, raja Lakila-ponto yang memerintah saat itu akhirnya memeluk Islam. Sesuai pesan Mufti kerajaan Islam di Istambul, pada tahun 1538 Raja Lakila-ponto dilantik sebagai sebagai Sultan I dengan gelar Sultan Muhammad Kaimuddin atau Sultan Marhum.

 

Hal ini yang kemudian menandai perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan. Sultan Marhum ini disebut sebagai raja terakhir sekaligus sultan pertama yang memerintah Kesultanan Buton.

 

Sistem Monarki yang berlangsung kurang lebih dua abad diganti berdasarkan konstitusi Islam yang disebut Murtabat Tujuh.

 

“Setelah itu rentetan ke bawahnya menjadi 38 Sultan. Itu dulu sekali. Dari abad 12 sampai abad 15,” Jelasnya.

 

Lanjut, ia menjelaskan pada abad ke- 19. Ketika penghapusan swapraja, Kesultanan Buton masuk integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berakhir lah pemerintah Kesultanan Buton.

 

“Apa makna yang saya sampaikan disini kepada seluruh orang tua kita. Bahwa dulu Kerajaan, Kesultanan Buton ini begitu jaya. Dulu berdiri sebagai sebuah negara. Ada kepala negaranya. Ada kepala pemerintahannya. Ada rakyatnya. Ada wilayahnya. Syarat-syarat negara di penuhi semuanya,” Ujarnya.

 

“Dulu kita begitu disegani di Nusantara ini. Sampai-sampai Belanda tidak pernah menjaja Kesultanan Buton ini. Begitu kuatnya kita. Dulu. Bapak ibu sekalian. Kesultanan Buton Setelah di hapuskan menjadi Kabupaten Buton yang kita sudah mekarkan. Menjadi Bombana, menjadi Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan. Dulunya adalah implementasi Kesultanan Buton,” Sambungnya.

 

Umar manjelaskan kala itu, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Namun, walaupun sudah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kata dia Negara-negara luar belum mengakui eksistensi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

“Nanti tahun 57 baru lah PBB di Jenewa mengakui berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ” Katanya.

 

“Dengan bunyinya seperti ini. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari eks jajahan Hindia Belanda. Bapak ibu sekalian. Di Nusantara ini ada tiga yang tidak dijajah oleh Hindia BelandaBelanda. Apa itu. Kesultanan Jogja. Kesultanan Buton dan Kesultanan Ternate,” Imbuhnya.

 

Menurut Umar, kalau melihat pengakuan PBB terhadap berdirinya Kesatuan Republik Indonesia, Kesultanan Buton seharusny tidak masuk dalam bagian NKRI.

 

Nah, tulah sebabnya Sukarno datang bertemu Sultan Buton ke-38, Oputa Falihi meminta kepada Sultan dan seluruh Sara agar Kesultanan Buton masuk Integritas didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tanpa syarat.

 

“Tidak ada syarat sama sekali kita bergabung di Kesatuan Republik Indonesia ini. Didalam perjalanan kita juga pun kita tidak pernah batuk-batuk seperti Ace. Kita tida pernah batuk-batuk seperti Papua. Tidak. Karena masyarakat Buton itu masyarakat yang beradab. Patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,”jelasnya.

 

“Tahun 57 setelah kita bergabung dengan Negara Kesatuan ini berubah status Kesultanan kita. Dari Kesatuan Buton menjadi Afdeling Boeton Laiwoi. Afdeling Boeton Laiwoi cakupan wilayahnya Sulawesi Tenggara. Ibu Kotanya di Kabupaten Buton di Kota Baubau. Kita bangga. Lalu kemudian berjalan ditawarkan lagi perubahan atas status pemerintahan ini. Kita ditawarkan lagi daerah keswatantraan. Dari Afdeling Boeton Laiwoi menjadi Kabupaten Sulawesi Tenggara.Kita masi bangga. Kabupaten Sulawesi Tenggara walaupun induknya di Sulawesi Selatan yang di sebut Sulseltra kala itu. Sulawesi Selatan-Tenggara. Tapi ibu kotanya masih di Buton. Di Baubau hari ini,”sambungnya.

 

Dulu kata dia, Tahun 1964 Kabupaten Sulawesi Tenggara terdiri dari Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari dan Kolaka.

 

Untuk memenuhi syarat pemekaran provinsi, kemudian Buton melepas Kabupaten Muna. “Melepas tiga baratanya. Barata Tiworo, Barata Wuna dan Barata Kolensusus yang disebut dengan Kabupaten Muna,” Jelasnya.

 

“Jadi lah kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri empat Kabupaten. Hanya entah apa salah kita. Apa salahnya orang Buton ini terhadap pemerintahan pusat yang negara tadi secara ikhlas kita masuk Negara Kesatuan Republik IndonesiaIndonesia, apa salah kita tiba-tiba ibu kota dipindahkan di Kendari sana,”ujarnya.

 

Pemindahan ibu kota ini, kemudian menjad tanda tanya. Ini yang kemudian tidak diterima.

 

“Ini yang kita tidak Terima. Tapi lagi-lagi orang Buton patuh terhadap pemerintahan ini. Tidak ada protes. Kita ikuti saja. Lalu di generasi ketiga hari ini seperti saya. Yang paham tentang sejarah ini mempunyai utang budi terhadap seluruh leluhur kita yang telah melakukan suatu kejayaan besar terhadap peradaban ini. Dan tidak ada harganya kecuali oada tahun yang sama eks Kesultanan Buton ini kita jadikan satu Provinsi Kepulauan Buton berdiri dalam bingkai Kesatuan Republik Indonesia, ”

 

“Ini lah tugas saya sebagai calon gubernur yang insyallah kalau bapak ibu sekalian mendukung dan direstui oleh allah Subhanahu wata Allah saya menjadi gubernur tugas saya mengembalikan seluruh kejayaan peradaban dulu menjadi satu provinsi bukan lagi Kabupaten Kota. Tetapi Provinsi Kepulauan Buton. Itu lah alasan kenapa saya ingin menjadi Gubernur. Setelah itu selesai lah tugas saya. Saya kembali lagi,”tandanya.(MEN04)

Tinggalkan Balasan