Malut//mataelangnusantara.com- Sultan Tidore yang juga calon Gubernur Maluku Utara, Husain Alting Sjah, menegaskan pentingnya pemekaran Pulau Obi menjadi daerah otonomi baru yang terpisah dari Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Tanya Jou di depan Kadaton Kesultanan Ternate, Minggu malam (17/11/2024).
“Obi harus dimekarkan menjadi daerah otonom baru,” tegas Husain menjawab pertanyaan Anti, seorang warga Pulau Obi.
Husain menilai pemekaran ini penting agar sumber daya alam Pulau Obi dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan masyarakat setempat, terutama terkait aktivitas pertambangan.
“Tambang di Obi harus diatur dengan baik agar keuntungan berpihak pada masyarakat. Selama ini, apa yang diambil perusahaan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. CSR harus dimanfaatkan untuk hal konkret, seperti beasiswa pendidikan bagi anak-anak daerah,” ujarnya.
Husain juga mengkritik pengelolaan tambang yang selama ini kurang memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara. Ia menyesalkan kebijakan CSR yang lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat lokal hanya mendapat peran pekerja kasar dan menanggung dampak kerusakan lingkungan.
“Kekayaan tambang itu milik kita. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara. Saya mendukung investasi, tetapi investasi itu harus dikelola agar benar-benar memberi keuntungan bagi masyarakat,” tandasnya.
Selain isu pemekaran Pulau Obi, Sultan Husain juga menyoroti pembangunan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Menjawab pertanyaan Malik, salah satu peserta Tanya Jou, Husain menegaskan perlunya penataan Sofifi secara serius.
“Kita perlu mendatangkan konsultan kompeten untuk menata Sofifi menjadi kota yang indah, elok, dan sejuk. Sofifi harus dikembangkan sebagai aset wisata, dengan integrasi bersama kabupaten-kabupaten di Pulau Halmahera,” jelasnya.
Husain menekankan bahwa pembangunan Sofifi dan pemekaran Pulau Obi adalah langkah penting untuk membawa Maluku Utara ke arah yang lebih maju, dengan menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. (“)
