Mengendus Dibalik Dugaan Pungli Ke Kelompok Tani, DPD JPKP Nasional Sultra Desak Program P3-TGAI di Evaluasi 

KONAWE-SULTRA || mata-elang.com -Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), merupakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi dalam bentuk program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Pelaksanaan P3-TGAI sebagai salah satu upaya untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector strategis ekonomi domestik.

Bacaan Lainnya

Hal ini Sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di setiap wilayah pedesaan.

Tentunya, Hal demikian pula merupakan bagian upaya pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis dapat meningkatkan kinerja melalui pengelolaan jaringan irigasi.

Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Berkaitan hal tersebut, Menurut Woroagi Ketua DPD JPKP Nasional Sulawesi Tenggara (Sultra), memerankan bahwa di NKRI Ini, terkhusus di Sultra, terdapat program yg Kita dengar Program P3T-GAI sering di kaitkan Istilah program Aspirasi Anggota DPR RI.

” Seperti di dapil Sultra ada beberapa Anggota DPR RI seperti dari praksi Partai Golongan Karya (Golkar) Yang Tidak Lain Adalah Wakil Komisi V DPR RI Membidangi bagian PU-PR bapak H. Ridwan Bae yang kemudian dilekatkan Pemahaman seolah Bahwa Sejumlah 306 titik Program P3T-GAI disultra Sejumlah 306 titik T.A 2022 tersebut adalah Dana Aspirasi Beliau”Ungkap Woroagi.

” Menanggapi Dugaan Doktringan tersebut, sebelumnya Pihak Kami pernah berbicara di beberapa media online. Bahwa Dampak Dari Dugaan Doktringan tersebut disinyalir terendus Modus Pungutan liar (Pungli) oleh sejumlah oknum di duga mengaku -ngaku merupakan orang dekat wakil ketua komisi v tersebut,” sahut Woroagi kepada media ini.

Masih kata Woroagi, ” bahkan mengenai itu, tanpa sengaja saya juga pernah berdiskusi bersama AMF. dan itu membuat Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Konawe tersebut geram dan ikut Angkat Bicara. Saat kami dari JPKP Nasional Sultra mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.”

Lebih lanjut Woroagi menjabarkan, berdasarkan sejumlah statement yang di himpun saat Achmad Mubarak Feni yang ditemui disalah satu Warung Kopi Di Kota Kendari memberi apresiasi kepada teman-teman Wartawan Dan Ormas JPKP Nasional Sultra, serta Masyarakat Umum terkait Keikut Sertaan Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah tersebut.

Ia juga mengatakan Bahwa Dirinya Selaku Pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Konawe merasa Terganggu Akan Ada nya pemberitaan Terkait Dugaan Pungutan Liar Tersebut dikarenakan Sosok Ridwan Bae Tidak Hanya Mewakili Masyakarat Sulawesi Tenggara Saja Tapi Juga Mewakili Partai Golongan Karya, Tutur Nya.

AMF menambahkan Momentum Pemilihan Umum Sudah Dekat sehingga Apapun Hal yang dapat mengganggu Elektabilitas Partai Golkar maka dirinya merasa Sebagai Kader Wajib dan Patut Menjaga integritas Partai Nya, dengan Cara memberi Pemahaman Terhadap Masyarakat.

Mantan Ketua BPL HMI Cabang Konawe 2010-2011 ini mengungkapkan bahwa Yang Perlu kita catat, jika benar terjadi pungutan tersebut maka masyarakat mampuh membedakan mana tindakan oknum dan mana tindakan Partai Kemudian masyarakat Pula harus lebih bijak melihat program Pemerintah Pusat sehingga dapat menggali esensi moral asal kebijakan atas pembangunan yang sedang berlangsung.

Kata dia AMF disela diskusi dengan JPKP Nasional Sultra mencoba melakukan klarifikasi dengan mengatakan “Iya, bisa saja ada dugaan Klaim-Klaim Aspirasi Sehingga Niat Baik Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI Tidak tersampaikan Dengan Baik dan yang pasti baik secara pribadi maupun secara naluri kekaderan Partai Golkar, Saya merasa Terganggu akan berita tersebut.”

Lanjut AMF, “Karena ini juga menyangkut nama baik partai apa lagi mendekati Pemilihan Umum dan untuk membukyikan bahwa partai Golkar memiliki komitmen Kesejahteraan Petani serta komitmen Penegakan Supremasi Hukum maka kami akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengungkap kebenaran atas berita-berita tersebut dan kalau perlu kami bersama – sama dengan JPKP Nasional akan melakukan tindakan kompratif seperti menyurat ke PPATK untuk menelusuri Transaksi Rekening Bank Orang-Orang Terdekat Pak Ridwan Bae untuk melidik dari mana sumber uang yang diduga sering menerima transferan dalam jumlah besar. Baik Staf Ahli Beliau maupun Inisial “M” yang diduga melakukan pungutan dalam beberapa berita terkait.” Cetusnya.

Serta kami pun akan membentuk Tim Terpadu Berupa Posko Pengaduan Kelompok Tani Untuk Menghindari Pungutan-Pungutan Liar dan Menggaransi Serta Memfasilitasi Proses Pencairan Dana Dan Pemanfaatan nya demi Pembangunan Negara Dan Nama Baik Bapak Presiden Republik Indonesia, Tutup Nya.

Ketua DPD JPKP Nasional “Woroagi” Menambahkan bahwa jikalau ini dugaan kami benar, maka dengan terpaksa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saya akan melaporkan langsung ke KPK untuk dilakukan penindakan secara tegas. ungkap Woroagi.

Sumber : JPKP Nasional Sultra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *