Abra Kadabra Jalan Umum Jadi Jalan Hauling Kembali Hangat, DPP HMTI ; ” Kenapa Pemerintah dan Intitusi Bungkam ?”

KENDARI-SULTRA || mata-elang.com -Mungkin ini adalah sebuah keajaiban di negeri kita, khususnya di Sultra yang menjadikan jalan umum sebagai jalan hauling pengangkutan ore nikel. atau mungkin juga ini adalah sebuah hadiah dari penyambutan hari lahir Pancasila besok. Selasa (31/05/2022).

Begitu kata Muhammad Hajar Ketua DPP HMTI menyayangkan Aktifitas Penggunaan jalan Umum alias Jalan Poros XXI Wilayah IV Pondidaha-Kendari Dijadikan jalan Hauling.

Bacaan Lainnya

Menurutnya hal tersebut merupakan keresahan dan kekhwatiran masyarakat, Khususnya bagi masyarakat sekitar dampak.

” Entahlah Yang pasti aktivitas perusahaan pertambangan nikel yang terletak di desa dunggua kec. Amonggedo dan kec.pondidaha sangat mengkhawatirkan Masyarakat Sultra khsusnya Masyarakat Kendari dan Konawe yang berada sekitaran jalan tersebut” Ujar Hajar.

Muhammad Hajar menyebutkan, kekhawatiran masyarakat Kendari dan Konawe ataupun Masyarakat yang melintasi jalur unaaha kendari itu, akibat adanya aktivitas sangat tinggi yakni pemuatan ore nikel pada malam hari diduga 2 perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di dua lokasi di maksud yakni PT. ST. Nickel Resources dan PT. Mineral Bumi Sejahtera atau MBS.

” Kami tidak tau pasti perusahan mana diantaranya yang melakukan pengangkutan, namun
Kuat dugaan kami juga bahwa di balik pengangkutan itu tidak di lengkapi dengan perijinan yang sesuai, yaitu ijin penggunaan jalan nasional untuk kepentingan pertambangan.”

” Sangat disayangkan dugaan pelanggaran ini ada di depan mata kita semua, baik masyarakat maupun lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal ini seperti kepolisian Sultra, dinas perhubungan Sultra, balai jalan nasional, Pemkot Kendari, juga DPRD kota Kendari, menurut penelusuran kami bahwa ore nikel tersebut di bawa ke jety yang ada di kelurahan Nambo kota Kendari jadi secara otomatis jalan yang di gunakan adalah Konawe dan kota Kendari”.

Tak hanya itu, pihaknyapun mengeluhkan hal tersebut, “tadi malam kami dari arah unaaha menuju kota Kendari tepatnya kurang lebih pukul 23.00 kami sangat kesulitan melalui konvoi kendaraan nikel. apalagi kebetulan kami berada di belakang salah satu armada yang mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya akhirnya kami kesulitan melihat kedepan. hal ini kami juga langsung mengunggah di media sosial melalui akun FB kami DPP HMTI HMTI akan tetapi sampai berita ini di turunkan belum ada satupun lembaga negara terkait yang bisa mengeluarkan pernyataannya.”

“Kami tidak pernah melarang orang berusaha atau kami tidak pernah mau menghambat investasi akan tetapi ayo mari kita lakukan semua aktivitas kita sesuai dengan prosedur yang ada, janganlah pake ilmu “mentang – mentang”.cetus Hajar.

Menelisik kegiatan pengangkutan ore nikel ini yang sudah berlangsung beberapa hari patut pula di duga adanya kekuatan besar di balik aktivitas ini.

“kok nyaman sekali pengangkutan di lakukan, olehnya itu kami sebagai salah satu lembaga sosial kontrol Masy yakni DPP HMTI Prov Sultra mendesak Kapolda Sultra,Kepala balai jalan Sultra ,kepala dinas perhubungan Sultra,Walikota Kendari dan DPRD kota Kendari kiranya dapat menindak tegas perusahaan yang melakukan pengangkutan ini, terlebih lagi apabila terbukti tidak memiliki ijin penggunaan jalan nasional .

Masih Hajar, “atau kalau memang mereka(perusahaan) telah memiliki ijin di maksud maka bersama ini kami minta kiranya dapat mempublikasi agar masyarakat dapat melihat bahwa kegiatan tersebut telah resmi atau legal.”

Ketgam : Mobil 3/4 bermuatan Ore nikel (Doc Hajar)

Lebih jauh, Ketua DPP HMTI itu menegaskan, menunggu pernyataan dari lembaga negara yang terkait dalam waktu 3×2 jam/ Tiga hari, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Sultra. Jika pihak perusahaan enggan menjelaskan legal standing mikinya maka kuat dugaan tersebut benar adanya, Kata Hajar.

” Sehingga setelah itu kami akan mengadukan hal ini ke Jakarta karena apabila kita hitung-hitung secara angka-angka bahwa pajak yang di bayarkan oleh perusahaan ke negara tidak sebanding dengan biaya pembangunan jalan nasional” Tegas Hajar. (Red)

Hingga berita ini terbit, media belum berhasil mendapat konfirmasi ke pihak-pihak berkaitan. Namun demi keberimbangan informasi, media akan terus melakukan upaya konfirmasi dan akan di tayangkan pada edisi penayangan berikutnya.
(Red)
Bersambung.

Sumber : Muh Hajar
Ketum DPP HMTI Sultra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *